BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seperti telah dikemukakan oleh banyak pakar mengenai studi kota, bahwa penduduk akan bertempat tinggal di kota dan kawasan sekitar kota. Hal ini didasarkan bahwa jumlah penduduk kota–kota di dunia mempunyai kecenderungan makin besar dan tidak terkecuali pada Kota Makassar.
Bertambahnya jumlah penduduk akan selalu diwarnai dengan munculnya masalah–masalah akibat kehidupan penduduk yang dinamis. Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta meningkatnya kegiatan diberbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan seperti permasalahan yang umum terjadi di kota - kota di Indonesia.
Kota Makassar yang merupakan salah satu kota yang tumbuh cepat secara alamiah baik dilihat dari jumlah penduduknya maupun dari kemampuan ekonominya yang berdampak pada pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana. Begitu halnya dengan kawasan Permukiman Tanjung Bunga yang ada di Kota Makassar yang sedang tumbuh dan berkembang sekarang ini. Agar dalam perkembangan fisik sarana dan prasarana wilayahnya serta perkembangan nonfisik wilayahnya dapat teroptimalkan dengan baik maka perlu untuk diketahui kondisi fisik dan nonfisik yang ada diwilayah tersebut. Dimaksudkan dengan menemukenali kondisi sarana dan prasarana yang ada maka dengan sendirinya permasalahan prasarana sebagai penopang segala aktifitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup penduduk di wilayah Permukiman Tanjung Bunga dapat diketahui.
Master Plan Kawasan Tanjung Bunga mempunyai luas wilayah 1000 Ha. Lokasinya berada di dekat laut dan diapit dengan danau. Area yg Seluas 1000 Ha ini telah terbentuk mulai dari 1996 sampai tahun ini 2010. Kawasan ini merupakan bagian dari Kota Makassar yang terdiri dari Kecamatan Tamalate yaitu pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, serta Kelurahan Barombong. Kecamatan Mariso yaitu pada Kelurahan Mattoangin, Lette, Panambungan dan Bontomarannu serta Kabupaten Gowa di Kecamatan Palangga.
Adapun lokasi kawasan yang kami teliti yaitu berada di Kecamatan Mariso pada Kelurahan Pannambungan, Lette, Mattoanging dan Bontomarannu.
Secara umum Kondisi perumahan di daerah-daerah tersebut memiliki perbedaan antara yang berada di jalan utama dan di jalan-jalan lingkungan. Kondisi perumahan, sarana, dan prasarana yang terdapat di jalan utama pada umumnya masih tertata dengan baik belum ada campuran atau tumpang tindih antara lokasi perumahan dan sarana, sedangkan yang berada di jalan-jalan lingkungan terjadi percampuran antara sarana dan perumahan sehingga terkesan kumuh. Begitu pula untuk prasarananya secara umum terlihat kurang memadai jika kita melawati lokasi-lokasi tersebut sebagai contoh kondisi persampahan dan drainase Hampir seluruh kelurahan yang ada di Permukiman Tanjung Bunga tepatnya ke empat kelurahan di atas kondisi sampahnya sangat menggangu masyarakat setempat. Dapat dikatakan seluruh TPS seperti kontainer, sampahnya berserakan disekitar kontainer, drainase dipenuhi oleh sampah, seakan memberikan kesan bahwa sampah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh suatu permukiman. Selain itu warga juga mengaku bahwa pada saat musim hujan sering terjadi banjir. Prasarana air bersih bersumber dari PAM dan air sumur namun tidak semua mesyarakat menikmati air PAM karena persoalan biaya sedangkan untuk sumur baik itu sumur bor atu sumur gali memang mudah untuk didapat namun air yang dihasilkan belum memenuhi kriteria air bersih pada umumnya. Prasarana jalan di Permukiman Tanjung Bunga cukup baik sebab merupakan jalan aspal walaupun ada sebagian jalan yang masih rusak seperti Jl.Nuri. Prasarana listrik dan Prasarana telekomunikasi dapat dikatakan cukup baik sebab daerah ini merupakan wilayah perkotaan sehingga selain menggunakan telepon umum yang ada di Permukiman Tanjung Bunga, masyarakat juga menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi, sedangkan untuk kebutuhan listrik untuk setiap kelurahan telah terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakatnya.
Bertitik tolak dari hal diatas, maka kami melaksanakan suatu tinjauan pada kecamatan ini untuk mengidentifikasi masalah yang ada di Permukiman Tanjung Bunga Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Mariso dan membuat suatu sanitasi untuk membuat kehidupan suatu lingkungan itu agar bisa menjadi permukiman yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
B. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana kondisi eksisting aspek fisik yang mencakup sarana dan prasarana di kawasan permukiman Tanjung Bunga?
2. Bagaimana kondisi eksisting aspek nonfisik yang mencakup aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi?
3. Bagaimana sistem sanitasi yang baik untuk permukiman di Kawasan Tanjung Bunga?
C. Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui kondisi eksisting aspek fisik yang mencakup sarana dan prasarana di kawasan permukiman Tanjung Bunga?
2. Untuk mengetahui kondisi eksisting aspek nonfisik yang mencakup aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi di kawasan permukiman Tanjung Bunga?
3. Untuk mengetahui sistem sanitasi yang baik untuk permukiman di kawasan Tanjung Bunga
D. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran keseluruhan dari laporan ini, maka berikut ini diuraikan secara garis besar.
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraiakan latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, dan sistematika pembahasan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan pengertian wilayah, pengertian kota, pengertian perumahan dan permukiman, pengertian tapak serta standar sarana dan prasarana lingkungan.
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI STUDI
Bab ini menguraikan Gambaran Umum Lokasi survei Kota Makassar dan gambaran umum Wilayah Penelitian yaitu Permukiman Tanjung Bunga yang terdiri dari data aspek fisik dasar, aspek sarana dan prasarana dan aspek nonfisik.
BAB IV : Analisis dan Pembahasan
Bab ini menguraikan tentang analisis proyeksi penduduk dan analisis prasarana yang ada pada lokasi penelitian.
BAB V : PENUTUP
Bab ini menguraikan Kesimpulan dan Saran
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Wilayah dan Kota
1. Pengertian Wilayah
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.
Dalam arti fisik keruangan, wilayah dan daerah memiliki pengertian yang sama sebagai terjemahan dari region yaitu suatu hamparan luas sebagai kumpulan dari lokasi-lokasi atau areal areal, baik mencakup ciri perkotaan maupun pedesaan. (UU R.I. No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Penataan Ruang)
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. (UU No.26 Tahun 2007 tenteng Penataan Ruang)
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Strategi penataan ruang wilayah nasional ditujukan agar pemanfaatan sumber daya secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab sesuai dengan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan.
Keterpaduan dan penggunaan sumber daya dan penataan lingkungan hidup harus di dasarkan pada Pola Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dapat memadu dan menyerasikan tata guna lahan, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya, yang sejalan dengan upaya penataan ruang tersebut, telah tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia, agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan, dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Menurut Emil Salim dalam buku “Pembangunan berkelanjutan (1992)” menyatakan bahwa Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyerasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembangunan.
Menurut Sabrini Sumawinata dalam buku “Pembanguan Berkelanjutan (1992)” manyatakan bahwa Pembangunan Berkelanjutan tidak harus diartikan sebagai pembangunan yang berlangsung secara lancar, mantap dan tanppa hambatan. Pembangunan masyarakat selalu berjalan bergelombang dengan pasang surut. Pembangunan disebut berkelanjutan jika mampu menghindari dan mematahkan hambatannya dan bergerak lebih lanjut ke tingkat keseimbangan yang lebih tinggi. Manusia merupakan subjek pembangun, karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Manusia menjadi objek pembangunan, sebab sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Karenanya, aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus di upayakan.
2. Pengertian Kota
Kota merupakan suatu daerah yang memiliki wilayah batas administrasi dan bentang lahan luas, penduduk relatif banyak, adanya heterogenis penduduk, sektor agraris sedikit atau banhkan tidak ada dan adanya suatu sistem pemerintahan (Rinaldi Mirsa, 2009).
Menurut Bintarto dalam buku “Elemen Tata Ruang Kota (2009)” menyatakan bahwa Kota dari segi geografis, merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduuk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis.
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU R.I. No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Penataan Ruang)
Kawasan perkotaan merupakan kawasan strategis, yang dapat berupa kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, atau kawasan strategis kabupaten. Dalam pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yakni :
a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten;
b. kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih provinsi.
Karakteristik kota, meliputi beberapa aspek, antara lain:
· Dari aspek morfologi, antara kota dan pedesaan terdapat perbedaan bentuk fisik, seperti cara membangun bangunan-bangunan tempat tinggal yang berjejal dan mencakar langit (tinggi) dan serba kokoh. Tetapi pada prakteknya kriteria itu sukar dipakai pengukuran, karena banyak kita temukan dibagian-bagian kota tampak seperti desa, misalnya, didaerah pinggiran kota, sebaliknya juga desa-desa yang mirip kota, seperti desa-desa di pegunungan di negara-negara laut tengah.
· Dari aspek penduduk, secara praktis jumlah penduduk ini dapat dipakai ukuran yang tepat untuk menyebut kota atau desa, meskipun juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Kriteria jumlah penduduk ini dapat secara mutlak atau dalam arti relatif yakni kepadatan penduduk dalam suatu wilayah.
· Dari aspek sosial, gejala kota dapat dilihat dari hubungan-hubungan sosial (social interrelation dan social interaction) di antara penduduk warga kota, yakni yang bersifat kosmopolitan. Hubungan sosial yang bersifat impersonal, sepintas lalu (super-fical), berkotak-kotak, bersifat sering terjadi hubungan karena kepentingan dan lain-lain, orang ini bebas untuk memilih hubungan sendiri.
· Dari aspek ekonomi, gejala kota dapat dilihat dari cara hidup warga kota yakni bukan dari bidang pertanian (agraria) sebagai mata pencaharian pokoknya, tetapi dari bidang-bidang lain dari segi produksi atau jasa.
· Dari aspek hukum, pengertian kota dikaitkan dengan adanya hak-hak dan kewajiban hukum bagi penghuni, atau warga kota serta sistem hukum tersendiri yang dianut untuk menunjukan suatu wilayah tertentu yang secara hukum disebut kota.
Dalam pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yakni:
(1) Kawasan perkotaan menurut kriteria besarnya meliputi:
a. Kawasan perkotaan kecil;
b. Kawasan perkotaan sedang;
c. Kawasan perkotaan besar;
d. Kawasan metropolitan; dan
e. Kawasan megapolitan.
(2) Kawasan perkotaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria paling sedikit:
a. Jumlah penduduk paling sedikit 50.000 ( lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa;
b. Dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan perdagangan dengan jangkauan pelayanan kecamatan dan/atau antardesa; dan
c. Ketersedian prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit kantor kecamatan dan pasar harian.
(3) Kawasan perkotaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hruf b memiliki kriteria paling sedikit:
a. Jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
b. Dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa dan perdagangan dengan jangkauan pelayanan satu wilayah kabupaten dan/atau antar kabupaten; dan
c. Keteresediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan palingsedikit kantor pemerintah Kabupaten/Kota , Sarana transportasi lokal, kantor cabang perbankan, dan pusat pertokoan.
(4) Kawasan perkotaan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria paling sedikit:
a. jumlah penduduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
b. dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa, perdagangan, dan industri dengan jangkauan pelayanan satu wilayah provinsi dan/atau antarprovinsi; dan
c. ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit kantor pemerintahan Kabupaten/kota, terminal/pelabuhan, kantor cabang perbankan, dan kawasan pertokoan.
(5) Kawasan metropolitan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria paling sedikit:
a. Merupakan kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional;
b. Jumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
c. Dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa, perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan antar provinsi dan/atau nasional;
d. Ketersedian prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit kantor pemerintah kota/pemerintahan provinsi, Sarana transportasi regional, kantor perbankan, dan pusat perbelanjaan;
e. Memiliki sistem Prasarana prasarana wilayah yang terintegrasi, dan
f. Memiliki kejelasan sistem struktur ruang yang ditunjukkan adanya pusat dan sub-pusat yang terintegrasi dengan peran ekonomi pusat yang dapat lebih besar dari kota atau kawasan sekitar diukur dari jumlah aktivitas jasa dan industri dan jumlah uang beredar.
(6) Kawasan megapolitan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kriteria paling sedikit:
a. Merupakan gabungan 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan sehingga berpusat jamak dan memiliki keterkaitan fungsional;
b. memiliki hubungan spasial masing-masing kota dengan sistem yang dipisahkan kawasan perdesaan;
c. memiliki jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa;
d. memiliki dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan regional antarnegara;
e. memiliki ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit Sarana transportasi antarnegara, sarana perbankan antarnegara, dan pusat perbelanjaan dengan skala pelayanan regional; dan
f. menghubungkan antarpusat kegiatan dengan prasarana transportasi utama dan memiliki sistem Prasarana prasarana wilayah yang terintegrasi.
B. Pengertian Perumahan dan Permukiman
Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kaeasan lindung, baik yang berupa kawasan lindung, baik yang berupa kaeasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang berbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secar bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan, khusus untuk Daerah Khusus ibukota Jakarta rencana.
Tata ruang lingkungannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun bangunan
Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan
Konsolidasi tanah permukiman adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkay II, khusus untuk Daerah Ibukota Jakarta rencana tata ruangnya ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah khusus Ibukota Jakarta.
C. Pengertian Tapak
Tapak merupakan sebidang lahan atau sepetak tanah dengan batas-batas yang jelas, berikut kondisi permukaan dan ciri-ciri istimewa yang di miliki oleh lahan tersebut. Sebuah tapak tidak pernah tidak berdaya tetapi merupakan sekumpulan jaringan yang sangat aktif yang terus berkembang yang jalin menjalin dalam perhubungan-perhubungan. Perencanaan tapak adalah pengolahan fisik tapak untuk meletakkan seluruh kebutuhan rancangan di dalam tapak. Perencanaan tapak dilakukan dengan memperhatikan kondisi tapak dan kemungkinan dampak yang muncul akibat perubahan fisik di atasnya. Tujuan dari perencanaan tapak adalah agar keseluruhan program ruang dan kebutuhan-kebutuhannya dapat diwujudkan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi, lingkungan alam, lingkungan fisik buatan dan lingkungan social disekitarnya.
D. Standar Sarana Perumahan Dan Permukiman
1. Sarana Pemerintahan
Analisis kebutuhan Sarana pelayanan umum guna pelayanan kepada msyarakat secara makro, seperti kantor administrasi, kantor pos, telepon umum, balai pertemuan, MCK dan parkir umum. Sesuai dengan fungsi kota dan kebutuhan perkembangan penduduk kota, maka Sarana yang dibutuhkan haruslah mempunyai:
ü Parkir umum + MCK seluas 200 M2, setiap unit melayani 2.500 jiwa.
ü Kantor Lurah dengan luas lahan 1.000 M2.
2. Sarana Pendidikan
Pendidikan formal mempunyai beberapa tingkatan/jenjang yaitu taman kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU). Rencana kebutuhan Sarana pendidikan maupun Sarana sosial ekonomi lainnya didasarkan pada standar perencanaan kebutuhan sarana kota (PU. Cipta Karya), dengan standar luasan yang berpedoman pada tingkat kepadatan pada tingkat kepadatan penduduk.Dan lebih mendasar lagi adalah bagaimana memadukan antara “supply and demand” dengan standar yang digunakan.
ü Taman Kanak – kanak (TK), penduduk mendukung Sarana ini minimal 1250 orang dengan luas lahan <500 M2. Lokasinya sebaiknya berada di tengah – tengah kelompok keluarga, jumlah murid dengan standar 3 ruang kelas terdiri dari 30 – 40 murid di setiap satu ruang kelas.
ü Sekolah Dasar (SD), kebutuhan satu unit SD, minimal penduduk pendukungnya 1500 jiwa dengan luas lahan <1000 M2. Lokasi jenis Sarana ini sebaiknya berada di tengah kelompok keluarga (permukiman) dengan radius pencapaian dari daerah yang dilayani maksimum 100 meter.
ü Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), jumlah penduduk pendukungnya minimal 4800 jiwa untuk sebuah SLTP, sedangkan luas lahannya adalah <1000 M2. penempatan lokasi Sarana ini sebaiknya dikelompokkan dengan taman dan lapangan olahraga. Standar jumlah murid adalah 40 murid/kelas.
ü Sekolah Menengah Umum(SMU). Penduduk pendukungnya minimal 4800 orang untuk sebuah SMU. Luas lahan SMU ini adalah <3.000 M2. Standar 30 murid/ruang kelas.
3. Sarana Kesehatan
Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu elemen penting yang dapat menentukan kualitas sumberdaya manusia.Fungsi utama sarana ini memberikan pelayanan medis kepada penduduk.Oleh karena itu penyediaan Sarana kesehatan di kawasan perencanaan ini perlu mendapat prioritas. Dikaitkan dengan standar perencanaan lingkungan permukiman kota, maka kualitas kesehatan yang harus disediakan untuk melayani penduduk tersebut adalah puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan apotik serta Sarana lain seperti tempat parkir dan taman.
ü Standar penyediaan puskesmas adalah dengan kriteria 10.000 jiwa dengan aksesibilitas ke Sarana <5000 m2, dengan melihat jumlah penduduk Desa lauwa sekarang yaitu 900 jiwa dan setelah proyeksi 20 tahun ke depan pada tahun 2031 sebanyak 1683 jiwa diperlukan 1 unit puskesmas. Namun, untuk skala Desa tidak mengharuskan pengadaan Sarana kesehatan berupa puskesmas di Desa Lauwa.
ü Standar penyediaan apotik adalah dengan criteria 5.000 jiwa aksesibilitas ke sarana <1500 m2, dengan melihat jumlah penduduk Desa lauwa yaitu 900 jiwa dan setelah proyeksi 20 tahun ke depan pada tahun 2031 sebesar 1683 jiwa maka kondisi jumlah penduduk ini telah mencapai standar untuk diadakan pembuatan apotik pada tahun 2031.
ü Standar penyediaan poliklinik adalah dengan kriteria 500 jiwa, dengan luas <1500 m2 dengan melihat jumlah penduduk di Desa lauwa tahun 2031 yaitu sebesar 1683 jiwa, sehingga diperlukan penambahan 2 unit polindes. Namun, apabila pada tahun 2031 sudah terdapat puskesmas, maka puskesmas ini sudah memenuhi untuk kebutuhan polindes sehingga tidak perlu pembangunan polindes.
4. Sarana Peribadatan
Penghitung kebutuhan Sarana peribadatan di kawasan perencanaan disesuaikan dengan jumlah penduduk pemeluk agama yang ada. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut agama di kawasan perencanaan menunjukkan bahwa sekitar 98,6 % memeluk agama Islam dan selebihnya beragama Kristen dan Hindu (1,4 %). Hal ini berarti penyediaan Sarana peribadatan bagi pemeluk agama islam lebih diproriotaskan, yang berupa Masjid dan Mushallah.
ü Masjid, penduduk minimal pendukung Sarana ini adalah 30.000 jiwa, dengan luas 3.500 M2. lokasi penempatan Sarana berada dalam satu pusat lingkungan Desa dan dekat dengan konentrasi penduduk.
ü Mushallah/Langgar, penduduk minimal 2500 jiwa, dengan luas lahan 600 M2. lokasi penempatan Sarana tergantung kondisi konsentrasi dan distribusi pemeluk agama bersangkutan.
5. Sarana Perdagangan
Perkembangan suatu kota ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi kota yang bersangkutan dan sebaliknya tingkat perkembangan ekonomi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk melayani kebutuhan penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Sarana perekonomian yang dimaksud disini adalah Sarana pelayanan kegiatan perbelanjaan sehari – hari yang mempunyai sifat pelayanan dari berbagai tingkat sesuai dengan skala pelayanan yang direncanakan.
Keberadaan pasar merupakan salah satu tigkat pelayanan regional sangat besar manfaatnya bagi kegiatan perekonomian yang diharapkan dapat berperan sebagai titik pusat kegiatan jasa distribusi barang – barang produksi yang dapat menarik dan mendorong laju pertumbuhan desa- desa pada wilayah pelayanannya.
Dengan kondisi demikian dalam kaitannya dengan kawasan perencanaan pada masa datang, dapat dialokasikan jenis – jenis Sarana perekonomian berdasarkan kriteria standar menurut pengelompokan jumlah penduduk/distribusi penduduk setiap Bagian Wilayah Kota (BWK).
ü Pertokoan, penduduk pendukung minimal 2.500 jiwa dengan luas lahan 2.400 M2. kriteria lokasi terletak pada jalan utama lingkungan dan mengelompok dengan pusat lingkungan.
ü Warung/Kios, penduduk pendukungnya adalah 250 jiwa. Kriteria lokasi di pusat lingkungan yang mudah dicapai dengan radius maksimal 500 meter.
E. Standar Prasarana Perumahan Dan Permukiman
Prasarana adalah system bangunan yang di perlukan terlebih dahulu agar system transportasi, teknik penyehatan, perairan, telekomunikasi, dsb dapat berfungsi. Prasarana pelayanan umum harus harus dalam memberikan pelayanan terhadap pemakainya harus menjaga keseimbangan dengan lingkungan sekitarnya.
1. Prasarana jalan
a. Prasarana Jalan Kolektor
Karakter dari Prasarana jalan kolektor adalah jalan yang berfungsi sebagai pengumpul lalu lintas dari Prasarana jalan lokal untuk disalurjkan ke Prasarana jalan arteri. Dengan kata lain Prasarana jalan ini akan merupakan penghubung jalan arteri dengan jalan lokal.Selain itu jalan yang memotong Prasarana jalan ini sedapat mungkin dibatasi oleh kendaraan yang melintasinya.Jalan ini direkomendasikan berkecepatan lebih rendah dari kecepatan kendaraan pada jalan arteri.
b. Prasarana Jalan Lokal
Prasarana jalan lokal adalah jalan yang berfungsi menampung lalu lintas dari jalan tertentu yang terlayani oleh jalan lingkungan,dan selanjutnya akan disalurkan ke Prasarana jalan kolektor. Adapun karakter dari jalan lokal adalah jarak perjalanannya atau identik dengan panjang jalan ini relatif pendek dan jalan memotongnya (dapat saja berupa gank/lorong) tidak dibatasi.selain itu direkomendasikan lebih mudah dari ketentuan yang diberlakukan pada Prasarana jalan kolektor maupun arteri.
Untuk hierarkhi jaringan jalan dapat kita klasifikasikan berdasarkan kepada kecepatan kendaraan, lebar jalan dan garis sempadan jalan, yang dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1
Jalan Berdasarkan Kecepatan Kendaraan, Lebar dan GSJ
Hierarki Jalan | Kecepatan Kendaraan | Lebar Badan Jalan | GSJ terhadap bangunan |
Arteri Primer Arteri sekunder Kolektor Primer Kolektor Sekunder Lokal Primer Lokal Sekunder |  > 60 km/jam > 30 km/jam> 40 km/jam> 20 km/jam> 20 km/jam> 10 km/jam |  > 8 m > 8 m> 7 m > 7 m > 6 m> 6m | > 22 m> 20 m> 17 m> 7 m> 12 m> 4 m |
2. Prasarana Air Bersih
Air bersih memegang peranan penting sebagai kebutuhan pokok dan utama penghidupan dan kehidupan penduduk di kawasan perencanaan.Beberapa sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh penduduk kawasan perencanaan bersumber dari air permukaan (sungai) dan dari mata air pegunungan yang dikelolah oleh PDAM dan masyarakat.Sasaran rencana kebutuhan air bersih dikategorikan berdasarkan jumlah kebutuhan penduduk pendukung dan kebutuhan aktivitas perkotaan. Standarisasi kebutuhan air bersih berdasarkan petunjuk pedoman tersebut di atas termasuk sasaranpenggunaanya, antara lain :
Kriteria yang umum digunakan untuk menghitung kebutuhan jumlah pipa adalah :
ü Pipa Primer 4-5 m/sambungan
ü Pipa Sekunder 6-8 m/sambungan
ü Pipa Tersier 9-12 m/sambungan
Standar hidrant dan sarana pemadam kebakaran pada umumnya dalam satu kilometer pipa distribusi terdapat 4-5 buah hidrant. Ketentuan dalam penempatan hidrant yaitu:
ü Sebaiknya hidrant diletakkan pada jarak 60-180 cm dari tepi jalan
ü Hidrant diletakkan 1 meter dari bangunan permanen
Tabel 2.2
Standar Kebutuhan Air Bersih
No | Sarana | Kebutuhan |
1 | Perumahan | 60 liter/orang/hari |
2 | Pendidikan | ü STK 10 liter/orang/hari ü SD 10 liter/orang/hari ü SLTP 10 liter/orang/hari ü SLTA 10 liter/orang/hari |
3 | Kesehatan | ü Toko Obat 30 liter/orang/hari ü Tempat Praktek Dokter 300 liter/orang/hari |
4 | Pelayanan Umum | (kantor lingkungan, kantor pos, parkir umum ditambah MCK) 1000 liter/orang/hari |
5 | Peribadatan | ü Mesjid 3500 liter/orang/hari ü Mushallah 2000 liter/orang/hari |
Tabel 2.3
Standar Pelayanan Air bersih
Uraian | Satuan | Distribusi Untuk Setiap Jenis Kota | |||
Kecil | Sedang | Besar | Metro | ||
Kepadatan Sisa Tekan Minimal di pel Kebocoran air Pelayanan domestik Rasio pelayanan SL Rasio Pelayanan HU/TA Pelayanan Per SL Konsumsi SL Pelayanan Per HU/TA Konsumsi Hidrant Umum Pelayanan Non Domestik Konsumsi Non Domestik Kemiringan Lahan | Jiwa/Ha m % % % % Jiwa/SL Ltr/jiwa Jiwa/Hu Ltr/jiwa % Ltr/unit - | 100 8 20 90 90 10 5 100 50 30 10 2000 Datar | 200 8 20 85 90 10 5 125 50 30 10 2000 Datar | 300 10 20 80 90 10 6 150 50 30 10 2000 Datar | 400 10 20 70 90 10 6 200 50 30 10 2000 Datar |
3. Prasarana Listrik
Kebutuhan sistem energi listrik dimaksudkan adalah kebutuhan sistem yang meliputi Prasarana dan distribusinya.Pelayanan listrik di kawasan perencanaan dibutuhkan peningkatan daya listrik serta Prasarana yang relatif mencukupi termasuk penerangan jalan.
Keseluruhan kebutuhan energi listrik di kawasan perencanaan berdasarkan standar perencanaan lingkungan perkotaan kebutuhan listrik adalah :
1. Kebutuhan energi listrik perumahan dan permukiman diasumsikan tipe kecil adalah 900 VA, tipe sedang 900 VA dan tipe besar 1.300 VA.
2. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum dengan tipe kecil adalah 1.500 VA/Watt, tipe sedang adalah 2.500 VA/Watt dan tipe besar dengan 3.500 VA/Watt.
3. Sarana umum kebutuhan energi listriknya adalah 20 %.
4. Penerangan jalan kebutuhan listriknya adalah 10 % dari total kebutuhan keseluruhan.
Sistem distribusi Prasarana kabel listrik dengan menggunakan tiang yang terbuat dari pipa beton yang penempatannya pada daerah manfaat jalan dengan jarak satu dengan yang lainnya adalah lebih kurang 50 meter dan sebagai upaya untuk menghindari gangguan Prasarana listrik, maka di beberapa tempat akan ditempatkan gardu listrik yang sekaligus berfungsi sebagai pengontrol gangguan listrik yang akan terjadi.
Tabel 2.4
Kebutuhan Listrik Untuk Perumahan
Jenis rumah | Ukuran Petak rata-rata (m2) | Luas bangunan rata-rata (m2) | Kebutuhan (watt) | Jumlah rumah yang dilayani gardu (unit) |
Kecil Sedang Besar | 100 200 400 | 70 240 600 | 900 900 1300 | 1400 420 100 |
4. Prasarana Drainase
Prasarana primer dan sekunder drainase harus mempunyai kapasitas tampung yang cukup untuk menampung airyang mengalir dari area Kasiba dan kawasan sekitarnya.
Saluran pembuangan air hujan dapat dibangun secara terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dasar saluran terbuka ½ lingkaran dengan diameter minimum 20 cm atau berbentuk bulat telur ukuran minimum 20/30 cm;
b. Bahan saluran terbuat dari tanah liat, beton, pasangan batu bata dan atau bahan lain;
c. Kemiringan saluran minimum 2 %;
d. Tidak boleh melebihi peil banjir di daerah tersebut;
e. Kedalaman saluran minimum 30 cm;
b. Apabila saluran dibuat tertutup, maka pada tiap perubahan arah harus dilengkapi dengan lubang kontrol dan pada bagian saluran yang lurus lubang kontrol harus ditempatkan pada jarak maksimum 50 (lima puluh) meter;
c. Saluran tertutup dapat terbuat dari PVC, beton, tanah liat dan bahan-bahan lain;
d. Untuk mengatasi terhambatnya saluran air karena endapan pasir/tanah pada drainase terbuka dan tertutup perlu bak kontrol dengan jarak kurang lebih 50 m dengan dimensi (0,40x 0,40x 0,40) m3;
Setiap lingkungan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air hujan atau kotoran yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup seperti :
a. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 2 tahunan.
b. Saluran pembuangan air hujan dapat merupakan saluran terbuka atau tertutup.
c. Apabila saluran dibuat tertutup, maka tiap perubahan arah harus dilengkapi dengan lubang pemeriksa, pada saluran yang lurus lubang periksa harus dibuat tiap jarak minimum 50 meter.
Tabel 2.5
Standar Perencanaan Prasarana Drainase
No | Kemiringan Lahan | Kerapatan Saluran (m/100 Ha) | Ket | |||
Primer | Sekunder | Tersier | total | |||
1 2 3 4 | 0-2 % 2-5 % 5-15 % 15-40 % | 800 600 480 320 | 5100 4080 3060 2040 | 14100 11280 8460 5640 | 20000 15960 12000 8000 | V min 0,6 m/dt V mak 2.5m/dt |
5 | > 40 % | Tidak Direkomendasikan | ||||
5. Prasarana Telekomunikasi
Lingkungan perumahan harus dilengkapi Prasarana telepon sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum Prasarana telepon lingkungan perumahan di perkotaan.
ü Jenis elemen perencanaan
Jenis prasarana dan utilitas Prasarana telepon yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:
a. kebutuhan sambungan telepon; dan
b. Prasarana telepon.
ü Persyaratan, kriteria, dan kebutuhan
Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah:
Penyediaan kebutuhan sambungan telepon
a. tiap lingkungan rumah perlu dilayani sambungan telepon rumah dan telepon umum sejumlah 0,13 sambungan telepon rumah per jiwa atau dengan menggunakan asumsi berdasarkan tipe rumah sebagai berikut:
· R-1, rumah tangga berpenghasilan tinggi : 2-3 sambungan/rumah
· R-2, rumah tangga berpenghasilan menengah : 1-2 sambungan/rumah
· R-3, rumah tangga berpenghasilan rendah : 0-1 sambungan/rumah
b. dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa penduduk (unit RT) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT tersebut;
c. ketersediaan antar sambungan telepon umum ini harus memiliki jarak radius bagi pejalan kaki yaitu 200 - 400 m;
d. penempatan pesawat telepon umum diutamakan di area-area publik seperti ruang terbuka umum, pusat lingkungan, ataupun berdekatan dengan bangunan sarana lingkungan; dan
e. penempatan pesawat telepon harus terlindungi terhadap cuaca (hujan dan panas matahari) yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan kenyamanan pemakai telepon umum tersebut.
ü Penyediaan Prasarana telepon
a. tiap lingkungan rumah perlu dilayani Prasarana telepon lingkungan dan Prasarana telepon ke hunian;
b. Prasarana telepon ini dapat diintegrasikan dengan Prasarana pergerakan (Prasarana jalan) dan Prasarana prasarana / utilitas lain;
c. tiang listrik yang ditempatkan pada area Damija (≈daerah milik jalan, lihat Gambar 1 mengenai bagian-bagian pada jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar; dan
d. stasiun telepon otomat (STO) untuk setiap 3.000 – 10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3 – 5 km dihitung dari copper center, yang berfungsi sebagai pusat pengendali Prasarana dan tempat pengaduan pelanggan.
6. Prasarana Persampahan
Untuk mengestimasikan jumlah sampah yang akan dihasilkan di masa datang dianggap bahwa jumlahnya tergantung jumlah penduduk kawasan tersebut. Mengingat untuk mengkuantitaskanjumlah sampah yang dihasilkan sangat sulit maka digunakan standar umum yakni 2,9 liter/orang/hari. Sedangkan untuk fasiltas perdagangan 10% dari jumlah timbunan sampah rumah tangga, dan untuk pendidikan yaitu 1,15 liter perhari untuk tiap siswa, perkantoran yaitu 10% dari jumlah timbunan sampah pendidikan serta untuk sampah jalan yaitu 0,825xpanjang jalan.
Kuantitas sampah yang dihasilkanakan dikumpulkan ataupun dikelolah dengan menggunakan sarana dan prasarana, berupa penyediaan;
ü Gerobak 1 M2 untuk 200 KK.
ü Tempat pembuangan sementara (TPS) untuk 150 KK.
ü Container sampah dengan volume 6 – 8 M2 2.000 KK.
Tabel 2.6
Timbulan Sampah Kota Sedang dan Kecil di Indonesia
No. | Sumber Sampah | Satuan | Volume (Ltr/Hr) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Permukiman Permanen Semi Permanen Temporer Pasar Toko Kantor Sekolah Industri Jalan | Org/Hari Org/Hari Org/Hari Unit/Hari Org/Hari Org/Hari Org/Hari Org/Hari Meter/Hari | 2,25-2,50 2,00-2,25 1,75-2,00 2.000 2,50-3,00 0,50-3,00 0,10-1,15 0,03 0,10-0,15 |
Sumber : Pedoman Teknis Pengelolaan Persampahan Dep. PU (1998)
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI STUDI
A. Gambaran Umum Kota Makassar
Kota Makassar merupakan Ibukota Sulawesi Selatan dengan luas wilayah administrasi 176,37 km2. Dengan batas administrasi sebagai berikut :
· Sebelah Utara berbatasan dengan Kepulauan Pangkajenne
· Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
· Sebalah Bara tberbatasan dengan Selat Makassar
Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan yaitu :
Tabel 3.1
Pembagian Daerah Administrasi
Di Kota Makassar
No | Kecamatan | Luas (km2) | Persentase (%) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Mariso Mamajang Tamalate Rappocini Makassar Ujung Pandang Wajo Bontoala Ujung Tanah Tallo Panakukang Manggala Biringkanaya Tamalanrea | 1.82 2.25 18.18 9.24 2.54 2.63 1.99 2.1 5.94 8.71 17.15 23.74 48.22 31.86 | 1.03 1.27 10.3 5.23 1.44 1.49 1.13 1.19 3.37 4.94 9.72 13.45 27.34 18.1 |
Jumlah | 176.37 | 100 | |
Sumber: Kota Makassar Dalam Angka 2011 ( BPS )
Gambar 3.1 Grafik Pembagian Daerah Administrasi Kota Makassar
Berdasarkan Tabel 3.1 dan gambar 3.1 dapat diketahui bahwa tiga wilayah di Kota Makassar yang mempunyai persentase luas wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Biringkanaya dengan Persentase 27.34%, kemudian Kecamatan Tamalanrea dengan Persentase wilayah 27.34 dan Kecamatan Manggala denganpersentase 13.46%. Sedangkan tiga wilayah yang memiliki Persentase luas wilayah terkecil yaitu Permukiman Tanjung Bunga dengan persentase 1.03% yang juga merupakan lokasi penelitian kelompok kami. Kemudian kecamatan Wajo dengan persentase 1.13%, dan Kecamatan Bontoala dengan persentase 1.19% dari luas Kota Makassar.
B. Gambaran Umum Permukiman Tanjung Bunga
Kawasan Tanjung Bunga terletak di lokasi strategis yang membentang sepanjang ± 8 kilometer pesisir pantai Selat Makassar, dengan jarak ± 5 kilometer di sebelah barat daya Jantung Kota Makassar. Kawasan Tanjung Bunga dimulai dari Pantai Losari ke Tanjung Bunga melalui jalan masuk utama sepanjang kurang lebih 1,2 km, kemudian dilanjutkan ke Tanjung Merdeka, Barombong, dan menembus ke Takalar sepanjang kurang lebih 17,8 km yang mana jalan ini diharapkan dapat mempersatukan rencana jalan "Outter Ring-Road, Inner Ring-Road dan Middle Ring-Road" menjadi satu jaringan tertutup infrastruktur pem-bentukan wilayah Mamminasata.
Permukiman Tanjung Bunga Seluas 1000 Ha .berada di kota makassar ,lokasi dekat laut dan diapit dengan danau.sebuah lahan yg tidak akan kita dapatkan dimana pun selain di Tanjung Bunga Makassar.
ü Letak Geografis
Kawasan Tanjung Bunga secara geografis terletak pada 119o3’17” Bujur Timur dan 50o8’19 Lintang Selatan. Sedangkan secara adminstrasi kawasan ini merupakan bagian dari Kota Makassar terdiri dari Kecamatan Tamalate yaitu pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, serta Kelurahan Barombong. Kecamatan Mariso yaitu pada Kelurahan Mattoangin, Lette, Panambungan dan Bontomarannu serta Kabupaten Gowa di Kecamatan Palangga, dengan luas kawasan 1000 Ha. Kawasan Tanjung Bunga memiliki batasan administrasi yang meliputi antara lain:
· Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
· Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Balang Baru
· Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
ü Penggunaan lahan
Lahan Kawasan Tanjung Bunga dibagi kedalam 2 (dua) jenis kategori lahan yang terdiri dari lahan yang terbangun dan lahan yang tidak terbangun yaitu:
a. Lahan terbangun
Lahan yang terbangun merupakan suatu lahan yang telah mengalami pembangunan perumahan yang sertai dengan Sarana sosial ekonomi dan dilengkapi dengan jaringan prasarana primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya mengenai lahan terbangun yang ada di Kawasan Tanjung Bunga dapat dilihat pada tabel III.4 berikut ini
b. Lahan yang belum terbangun
Lahan yang belum terbangun merupakan lahan yang akan disiapkan nantinya untuk pembangunan sesuai dengan rencana master plan. Di Kawasan Tanjung Bunga lahan yang belum terbangun sesuai rencana saat ini masih berupa rawa tambak dan lahan kosong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :
Tabel 3.2
Luas Penggunaan Lahan di Kawasan Tanjung Bunga
Kota Makassar Tahun 2011
NO | PENGGUNAAN LAHAN | LUAS (HA) | PERSENTASE(%) |
1. | Perumahan | 225,6 | 22.56 |
2. | Perkantoran dan jasa komersil | 96,9 | 9.69 |
3. | Rekreasi | 24 | 2.4 |
4. | Sekolah | 15 | 1.5 |
5. | Klinik/Praktek dokter/Apotek | 0,5 | 0.05 |
6. | Jalan/Drainase | 193 | 19.3 |
7. | Sarana Sosial & Umum | 8 | 0.8 |
8. | Lahan yang belum terbangun | 437 | 43.7 |
Jumlah | 1.000 | 100 | |
Sumber : Kantor Manajemen Town PT. GMTD, Tbk Tahun 2011
Dari data yang telah dijelaskan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa perumahan memiliki luasan yang paling luas diantara pembangunan yang lain dilaksanakan di wilayah yang terbangun saat ini sedangkan wilayah tidak terbangun pada saat sekarang ini masih terdiri dari rawa dan tambak dengan luas total 437 ha.
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dari ketiga kecamatan yang terdapat pada kawasan permukiman di Tanjung Bunga yaitu kecamatan Mariso, Tamalate dan Kecamatan Pallangga, lokasi utama penelitian kami berada di Kecamatan Mariso tepatnya Kelurahan Pannambungan, Lette, Mattoanging dan Bontomarannu.
1. Aspek Letak Geografis
Secara geografis lokasi studi terletak antara 119o24’0”E–119o24’9”E dan 5o8’37” S - 5o10’26” S. Adapun batas-batas administrasi lokasi survei kami yaitu:
ü Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang
ü Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mamajang
ü Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalate
ü Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar
Permukiman Tanjung Bunga di Kecamatan Mariso merupakan daerah pantai dengan topografi ketinggian wilayah antara 0-2 meter di permukaan air laut.
2. Aspek lingkungan alam
Sumber mata air masyarakat Permukiman Tanjung Bunga di lokasi studi Kecamatan Mariso yaitu untuk keperluan konsumsi bersumber dari air PDAM dan sumur yang di buat masyarakat. Keadaan hidrologi Permukiman Tanjung Bunga, berdasarkan hasil observasi lapangan dibedakan antara lain air permukaan seperti Kanal dan air tanah yang bersumber di bawah permukaan (air tanah) dengan ketinggian 2 meter dari permukaan tanah.
Tata Guna Lahan adalah pola penggunaan tanah yang meliputi persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah serta pemeliharaannya. Perencanaan Tata Ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.
Dari total luas wilayah Permukiman Tanjung Bunga yang ada di lokasi studi Kecamatan Mariso maka dapat diperincikan atas jenis-jenis penggunaan lahannya sebagaimana letak geografisnya di dataran rendah dan merupakan kawasan perkotaan. Maka jenis penggunaan lahannya mayoritas adalah areal pemukiman, serta penggunaan lahan lainnya yang meliputi saluran irigasi dan jalan. Dari observasi kami di Kecamatan Mriso sebagian besar warga hanya menempati petak-petak berukuran kecil untuk tempat hunian terutama yang berada di permukiman kumuh.
3. Sarana Lokasi Studi
a. Perkantoran
Fasiilitas perkantoran di lokasi studi terdiri dari kantor lurah, dinas perikanan dan kelautan, KUD, koperasi serba usaha, departemen agama, dan pusat pelayana informasi di Keluraha Bontomarannu, kantor lurah Mattoanging dan Bappeda di Kelurahan mattoanging serta sekret dewan pemimpin derah di Kelurahan Lette. Untuk lebih jelasnya dapatt dilihat pada tabel 3.3.
Tabel 3.3
Sarana Perkantoran Lokasi Survey
No | Kelurahan | Jumlah (unit) | Kondisi |
1 2 3 4 | Pannambungan Lette Mattoanging Bontomarannu | - 1 2 6 | - Baik Baik Baik |
Jumlah | 9 | ||
Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2012
b. Pendidikan
Sarana pendidikan di lokasi studi terdapat 7 unit sekolah menengah atas yang berlokasi di jalan-jalan utama yang terdiri atas 1 unit Taman Kanak-kanak, 1 unit SMK, 1 unit SLTA, 2 unit Stimik Pembangunan, 1 unit SMA Katholik, 1 unit SMU 14 dan 1 unit Grup SMU Kartika VII/1. Sarana Pendidikan Ini dominan berlokasi di jalan-jalan utama sehingga dapat dijangkau oleh kendaraan umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4.
Tabel 3.4
Sarana Pendidikan Lokasi Survey
No | Kelurahan | Jumlah (unit) | Kondisi |
1 2 3 4 | Pannambungan Lette Mattoanging Bontomarannu | 5 1 1 1 | Baik Baik Baik Baik |
Jumlah | 8 | ||
Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2012
c. Sarana Peribadatan
Sarana Peribadatan di lokasi studi yaitu terdiri atas 4 unit mesjid dan 1 unit gereja di Kelurahan Pannambungan, 1 unit mesjid di Kelurahan Lette, 1 unit Mesjid di Kelurahan Bontomarannu yaitu Mesjid Babul taqwa dan 2 unit mesjid tauhid dan nurul muhammad di Kelurahan Mattooanging. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat padda tabel 3.5.
Tabel 3.5
Sarana Peribadatan Lokasi Survey
No | Kelurahan | Jumlah (unit) | Kondisi |
1 2 3 4 | Pannambungan Lette Mattoanging Bontomarannu | 4 mesjid, 1 gereja 1 2 1 | Baik Baik Baik Baik |
Jumlah | 9 | ||
Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2012
d. Sarana kesehatan
Sarana kesehatan yang ada di lokasi survey kami yaitu apotek di Kelurahan Pannambungan dan Lette dan 1 unit posyandu di Kelurahan Bontomarannu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6.
Tabel 3.6
Sarana Peribadatan Lokasi Survey
No | Kelurahan | Jenis Sarana | jumlah |
1 2 3 4 | Pannambungan Lette Mattoanging Bontomarannu | Apotek apotek - posyandu | 2 1 - 1 |
Jumlah | 4 | ||
Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2012
e. Sarana perbelanjaan
Sarana perbelanjaan di lokasi studi terdiri dari ruko-ruko, toko dan warung serta pedagang kaki lima. Lokasi dimana terdapat ruko-ruko dan toko yaitu di sepanjang jalan utama sedangkan warung hanya terdapat di jalan-jalan lingkungan saja yang langsung bersambungan dengan rumah warga yang kondisinya semipermanen, serta pedagang kaki lima yang ada di pinggiran jalan utama. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah unit toko di lokasi survey dapat dilihat pada tabel 3.7.
Tabel 3.7
Sarana Perbelanjaan Lokasi Survey
No | Kelurahan | Jumlah (unit) | Kondisi |
1 2 3 4 | Pannambungan Lette Mattoanging Bontomarannu | 5 2 3 2 | Baik Baik Baik Baik |
Jumlah | 12 | ||
Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2012
f. Sarana Olahraga
Sarana olahraga yang ada di lokasi survei kami terdiri atas lapangan olahraga dan lapangan tennis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.8
Sarana Olahraga Lokasi Survey
No | Kelurahan | Jenis sarana | Kondisi |
1 2 3 4 | Pannambungan Lette Mattoanging Bontomarannu | Lap. Sepak bola dan lap. tennis - - - | Baik - - - |
Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2012
4. Prasarana/Jaringan Lokasi Studi
a. Jaringan Air Bersih
Berdasarkan hasil survey dan hasil wawancara dengan warga setempat, penduduk di Kecamatan Mariso khususnya pada Kelurahan Pannambungan, Lette, Mattoanging, dan Bonto Rannu menggunakan air bersih yang berasal dari tiga sumber, yaitu air PDAM, sumur gali dan sumur bor. Pada umumnya ke empat kelurahan ini sudah menggunakan sumber air bersih yang berasal dari PDAM.
Namun pada Kelurahan Pannambungan dan Kelurahan Lette, mayoritas penduduknya memperoleh sumber air bersih yang berasal dari sumur bor. Adapun sumber air bersih yang berasal dari sumur gali, yaitu digunakan oleh para penduduk yang dalam segi pendapatan ekonominya masih rendah.
Dalam sistem jaringan air bersih yang bersumber dari PDAM, membutuhkan pipa sambungan untuk pendistribusian air. Pipa-pipa yang digunakan pada proses pendistribusian air bersih terdiri dari tiga jenis, yaitu pipa jaringan primer dengan diameter 65 cm, pipa jaringan sekunder dengan diameter 25 cm, dan pipa jaringan tersier dengan diameter 2,5 cm.
Pemasangan pipa-pipa tersebut mengikuti pola fungsi jalan yang ada. Pipa-pipa yang terdapat di wilayah ini hanya dua yaitu pipa sekunder dan pipa tersier karena pada ke empat kelurahan tersebut tidak terdapat jalan arteri maka pipa primer tidak ditemukan di wilayah ini. Pipa sekunder terdapat pada sepanjang jalan kolektor seperti pada Jalan Cendrawasih dan Jalan Nuri. Dan pipa tersier yang terdapat pada sepanjang jalan-jalan lokal seperti pada Jalan Dahlia, Jalan Melati, dan Jalan Flamboyan.
b. Prasarana Air Kotor/Drainase
Prasarana drainase adalah suatu sistem pembuangan air yang ada baik untuk air hujan maupun air limbah. Dengan adanya tingkat pelayanan dan kondisi fisik yang belum memadai di beberapa lokasi, maka pada musim hujan sering menimbulkan banjir dan terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sistem pembuangan limbah tidak terencana dengan baik terutama limbah rumah tangga.
Pembuangan limbah dan saluran drainase yang buruk pada kelurahan-kelurahan ini yaitu terdapat pada semua kelurahan yang kondisi permukimannya kumuh.
Prasarana drainase yang ada di Kecamatan Mariso khususnya pada Kelurahan Pannambungan, Lette, Mattoanging, dan Bonto Rannu mengikuti pola prasarana jalan dengan sistem saluran terbuka.
Menurut standarisasi, prasarana drainase terbagi atas tiga jenis prasarana yaitu drainase primer, drainase sekunder, dan drainase tersier dengan kondisi yang pada umunya permanen.
Prasarana drainase primer berupa aliran sungai dengan lebar 3 meter. Prasarana drainase sekunder mempunyai ukuran lebar bagian atas kurang lebih 100 cm, lebar bawah 80 cm, dengan tinggi 100 cm, sedangkan Prasarana tersier mempunyai lebar kurang lebih 70 cm, lebar bawah 60 cm dengan ketinggian 80 cm.
Hampir sama pada jenis-jenis pipa yang terdapat di wilayah ini, prasarana drainase yang terdapat pada wilayah ini juga hanya dua yaitu prasarana drainase sekunder dan tersier. Prasarana drainase sekunder berada pada jalan-jalan kolektor yang seperti Jalan Rajawali, Jalan Cendrawasih, dan Jalan Nuri. Sedangkan untuk prasarana drainase tersier terdapat pada jalan-jalan lokal seperti Jalan Merak, Jalan Nusa Indah dan Jalan Bunga Eja.
apun arah aliran prasarana drainase di wilayah ini yaitu semua air yang terdapat di pada setiap drainase alirannya diarahakan menuju ke kanal selanjutnya akan menuju ke laut.
c. Jaringan Listrik
Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh kelompok kami, semua permukiman yang ada di Kecamatan Mariso khususnya pada Kelurahan Pannambungan, Lette, Mattoanging, dan Bonto Rannu sudah memperoleh aliran jaringan listrik dari PLN dengan baik.
d. Jaringan Telepon
Jaringan telepon yang terdapat pada lokasi studi ini yaitu 90% penduduknya menggunakan jaringan telepon berupa telepon genggam (ponsel). Selain jaringan telepon berupa ponsel, pada lokasi studi ini juga terdapat jaringan telepon rumah yang hanya terpasang pada rumah-rumah warga yang tergolong ekonomi menengah ke atas dan pada fasilitas-fasilitas perkantoran, pendidikan, kesehatan, dan pada faslias perbelanjaan yang tergolong skala menengah keatas.
e. Jaringan Jalan
Secara Secara umum kondisi jalan di lokasi survey kami merupakan jalanan beraspal walaupun terdapat jalan yang rusak yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Jalan yang rusak itu adalah Jalan Nuri dan lingkungan di sekitar Jalan Cendrawasih.
Prasarana jalan yang terdapat di lokasi survey terdiri dari Prasarana jalan dengan sistem Prasarana jalan kolektor, lokal dan jalan lingkungan. Dimana untuk jalan kolektor yaitu seperti Jalan Cendrawasih dan Jalan Rajawali. Contoh nama jalan untuk jalan lokalnya adalah Jalan Nuri dan Jalan Bunga Eja. Dan Contoh nama jalan untuk jalan lingkungan salah satunya adalah Jalan Flamboyan.
Adapun bagian dari prasarana jalan yaitu berupa jembatan. Umumnya jembatan-jembatan yang ada pada lokasi studi terdapat pada tiap-tiap wilayah yang dilalui oleh kanal sehingga antar jalan seberang dapat terhubung oleh jembatan penghubung tersebut.
Gambar 3.11 Prasarana Jalan dan Jembatan
f. Prasarana Persampahan
Cara pembuangan sampah oleh masyarakat permukiman Tanjung Bunga yang berada pada Lokasi Studi terdiri dari dua ara yaitu secara individual dan komunal. Cara individual, yaitu masyarakat membuang sampahnya di TPS depan rumah yang setiap sampah tersebut akan diangkut oleh mobil kontainer lalu di bibuang ke TPA Anntang. Cara komunal yaitu masyarakat yang langsung membuang sampahnya ke kontainer yang sudaj tersedia di lingkungan sekitar rumahnya. Cara inilah yang kerap kali menimbulkan masalah sebab jumlah kontainer yang ada sudah tidak memadai untuk jumlah penduduk yang ada di lokasi tersebut. Selain itu, adapula warga yang membuang sampahnya di samping rumah saja secara komunal sehingga menambah kekumuhan daerah tersebut seperti pada Kelurahan Pannambungan dan Bonto Rannu.
5. Aspek Non Fisik Lokasi Studi
a. Aspek Sosial kemasyarakatan
Kondisi sosial masyarakat yang ada di lokasi studi tepatnya di Kecamatan Mariso umumnya masyarakatnya berasal dari suku asli bugis makassar. Tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, umumnya masyarakat yang berada di dalam permukiman kumuh memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan yang bukan di permukiman kumuh, hal itu dikarenakan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda.
b. Aspek Ekonomi
Mata pencaharian utama masyarakat di lokasi studi kami yaitu didominasi oleh buruh dan mata pencaharian lain seperti nelayan, pedagang dan PNS. Adapun pendapatan masyarakat di lokasi ini dapat dikatakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari kondisi perumahan di lokasi studi, terutama di Kelurahan Pannambungan dan Lette. Adapun jenis kegiatan usaha yang mendominasi di lokasi survey kami yaitu usaha formal seperti PNS dan nonformal seperti nelayan, pedagang dan buruh.
c. Aspek Budaya
Budaya masyarakat di lokasi studi dapat dilihat dari hubungan kekerabatan masyarakat yang masih tinggi, agama yang dianut oleh masyarakat mayoritas beragama islam, hal itu dapat dilihat dari lebih banyaknya fasilitas peribadatan untuk agama islam yaitu mesjid. Adapun kebiasaan masyarakat juga dapat dilihat dari acara-acara seperti pernikahan dimana dalam pelaksanaannya masih mempertahankan budaya-budaya lokal.
d. Aspek Politik
Aspek politik di lokasi studi kami dapat dilihat dari adanya kantor persatuan darma wanita seperti PKK yang masih berjalan dengan baik hingga sekarang dan Karangtaruna yang tepatnya berada di Kelurahan Bonto Rannu.
e. Aspek Psikologis
Aspek psikologis di lokasi studi dapat dilihat dari rasa aman yang ada di lokasi studi. Tingkat keamanan masyarakat di lokasi studi kami masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari kondisi permukimannya yang kumuh dan kita ketahui bahwa tingkat keamanan di permukiman kumuh itu sangat rendah kerena sangan rentan terjadi tindak kriminalitas.
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kependudukan
ü Proyeksi Penduduk Tahun 2021 Kecamatan Mariso
Data penduduk di Kecamatan Mariso 5 tahun terakhir berdasarkan data dari BPS Sulawesi Selatan, Pada tahun 2007 jumlah penduduk 53.825 jiwa, tahun 2008 jumlah penduduk di Kecamatan Mariso mengalami peningkatan sebanyak 0.539 % sehingga jumlah penduduk menjadi 54.117 jiwa dan pada tahun 2009 bertambah lagi sebanyak 0.822%, kemudian pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan menjadi 55.431 jiwa atau bertambah sebanyak 1.47% dan pada tahu 2011 juga mengalami peningkatan menjadi 55.875 atau bertambah sebanyak 0.794%. Untuk mengetahui laju kurva pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mariso dapat di lihat pada Grafik berikut :
Grafik 4.1
Jumlah Persentase Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan Mariso Tahun 2010
Dengan mempergunakan data 5 tahun terakhir ini kami mencoba memproyeksi penduduk di Kecamatan Mariso 10 tahun kedepan dengan menggunakan metode regresi linear.
Tabel 4.1
Laju pertumbuhan penduduk Menurut daerah survey
Di Kecamatan Mariso Tahun 2010
No. (x) | Tahun | Jumlah penduduk (y) | X2 | x.y |
1. 2. 3. 4. 5. | 2007 2008 2009 2010 2011 | 53825 54117 54616 55431 55875 | 1 4 9 16 25 | 53825 108234 163848 221724 279375 |
Jumlah | 271236 | 55 | 827006 | |
Persamaan proyeksi pola Regresi Linear
Y = a + bx
a = 
= 
= 52463
= = 52463 b = 
= 
= 604
= = 604 y 2021 = a + bx
y2021 = 52463 + 604. 16
y2021 = 62138 jiwa
Jadi, jumlah pendduk pada tahun 2031 berdasarkan hasil proyeksi diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk semakin meningkat. Hal ini di buktikan dengan peningkatan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 55875 jiwa dan tahun 2031 sebanyak 62138 jiwa
Proyeksi penduduk tiap lima tahun :
y 2016 = a + bx y 2021 = a + bx
y2016 = 668,6 + 39. 11 y2021 = 668,6 + 39. 16
y2016 = 59115 jiwa y2021 = 62138 jiwa
Tabel 4.2
Jumlah dan Perkembangan Penduduk
di Kecamatan Mariso
No | Tahun | Jumlah penduduk (Jiwa) | Pertambahan (Jiwa) | % |
1 2 3 4 | 2007 2011 2016 2021 | 53825 55875 59115 62138 | - 2050 3240 3023 | - 3.67 5.48 4.86 |
Rata-rata | 57738 | 2771 | 4.67 | |
Sumber : Hasil Analisis 2011
Grafik 4.2
Jumlah dan Laju Persentase Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan Mariso Tahun 2031
Jadi, Perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mariso dari tahun 2006 ke tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan sebab jumlah penduduk setiap tahunnya meningkat sedangkan pada tahun 2010 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan setiap 5 tahun.
B. Analisis Prasarana Lokasi Studi
1. Prasarana Jalan
Sistem aksesibilitas di lokasi survey kami sudah tergolong cukup baik walaupun masih ada kondisi jalan yang tergolong rusak seperti berlubang dan adapula jalan yang sering mengalami kemacetan. Selain itu yang lebih memprihatinkan juga yaitu kondisi jalan lingkungan seperti yang ada di Kelurahan Pannambungan, Kondisi jalannya yang berlubang dan luasnya tidak memenuhi untuk jalan lingkungan yang diasanya berukuran lebar 6 meter, sedangkan di kelurahan Mariso hanyan 3 - 4.5 meter yang tentunya memberikan akses yang kacil bagi kendaraan yang harus melewati jalan tersebut seperti mobil pemadam kebakaran yang sulit bahkan tidak bisa melewati jalan sempit itu. Kondisi jalan di Kecamatan Mariso pada umumnya cukub baik namun ada beberapa jalan yang berlubang seperti jalan Nuri.
Sedangkan jalan yang sering mengalami kemacetan yaitu jalan Cendrawasih sebab sepanjang jalan tersebut merupakan pusat perdagangan (pertokoan) dan terdapat pasar senggol tepatnya di jalan hati mulya sehingga puncak macet terjadi pada sore menjelang malam hari. Untuk mengatasi masalah kemacetan maka :
· Pembatasan kendaraan pribadi untuk mengurangi volume kendaraan.
· Memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas sepanjang hal itu memungkinkan.
· Pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum yang nyaman.
2. Prasarana Air Bersih
Kebutuhan air bersih untuk perumahan digolongkan untuk kebutuhan perjiwa penghuni (jumlah penduduk). Diasumsikan bahwa tiap satu rumah akan dialami oleh 1 KK dengan 5 jiwa. Tiap 1 jiwa membutuhkan lebih kurang 60 liter/hari. Adapun untuk asumsi kebutuhan kran umum yaitu untuk 1 unit kran umum melayani 250 jiwa dengan radius pelayanan 100 meter.
Tabel 4.3
Analisis prasarana Air Bersih
Tahun 2031
No | Dusun | Jumlah KK | Kebutuhan Air Bersih | Kebutuhan Kran Umum | |
1 2 3 4 | Bontorannu Mattoanging Lette Pannambungan | 1285 882 1966 2250 | 385500 264720 589800 750900 | 26 18 40 45 | |
Jumlah | 6391 | 1.990.920 | 129 | ||
Sumber : Hasil Analisis 2012
Hasil analisis di atas merupakan hasil untuk kebutuhan air bersih untuk PAM, sehingga hal itu belum tentu berlaku pada masyarakat permukiman kumuh seperti Kelurahan Pannambungan yang tidak mampu membayar tagihan untuk menggunakan air PAM sehingga mereka hanya menggunakan air sumur walaupun kondisinya tentu tidak memenuhi syarat untuk kriteria air bersih.
3. Prasarana Listrik
Proyeksi penduduk tahun 2021 untuk Kecamatan Mariso yaitu sebanyak 62138 jiwa atau 12824 KK. Jumlah tegangan yang masuk tiap rumah adalah 900 watt untuk tipe rumah kecil dan sedang dan untuk tipe rumah besar memerlukan listrik dengan jumlah tegangan 1300 watt.
Tabel 4.4
Analisis prasarana Listrik
Tahun 2021
No | Dusun | Tipe Rumah | Energi yang di butuhkan(watt) | ||
Kecil & sedang | Besar | Kecil & sedang | Besar | ||
1 2 3 4 | Bontorannu Mattoanging Lette Pannambungan | 1157 794 1170 2025 | 128 88 196 225 | 1.041.300 714.600 1.053.000 1.822.500 | 166.400 114.400 254.800 292.500 |
Jumlah | 5146 | 637 | 4.631.400 | 828100 | |
Sumber : Hasil Analisis 2012
4. Prasarana Drainase
Di lokasi survey kami memiliki Design Drainase yang cukup baik namun yang menjadi permasalahan yaitu air limbah yang terdapat di dalam drainase tersebut, tercampur dengan sampah yang dibuang oleh masyarakat baik sengaja ataupun tidak. air limbah yang terdapat di sepanjang jalan utama dan yang melewati jalan Rajawali dan Cendrawasih, kondisinya sangat memprihatinkan, air limbah di daerah ini tidak mengalir sebab air limbahnya tercampur dengan sampah yang dibuang oleh masyarakat.
untuk menyelesaikan permasalahan ini maka diperlukan Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada drainase agar tidak menambah padatnya limbah. Sebaiknya drainase itu dibuat dengan model tertutup agar tidak berbau dan masyarakat tidak lagi membuang sampah sehingga air limbah tidak bercampur dengan sampah dan dapat mengalir tanpa hambatan sampah.
5. Prasarana Telekomunikasi
Telekomunikasi merupakan suatu kebutuhan dalam menghadapi perkembangan kota. Berdasarkan hasil survey tidak ada Prasarana telepon yang terdapat di lokasi survey, Prasarana Telpon memberikan pelayanan yang cukup baik. Walaupun tidak semua penduduk dapat menikmati layanan jasa telekomunikasi dalam bentuk Prasarana telepon ke rumah masing – masing penduduk. Untuk 1 unit telepon umum melayani 250 jiwa sedangkan untuk telepon rumah, tiap 1 unit telepon rumah melayani 14 kk. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan akan telepon umum tahun 2021 Kecamatan Mariso dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5
Analisis prasarana Telekomunikasi
Tahun 2021
No | Kelurahan | Jml pdd | Kebutuhan Telepon Umum | Telepon Rumah | |
1 2 3 4 | Bontorannu Mattoanging Lette Pannambungan | 6425 4412 9830 12515 | 26 18 39 50 | 92 63 140 179 | |
Jumlah | 33182 | 133 | 474 | ||
Sumber : Hasil Analisis 2012
6. Prasarana Persampahan
Keberadaan prasarana persampahan di suatu daerah sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi pembuangan sampah di sembarang tempat seperti yang terjadi di lokasi survey kami, khususnya Kelurahan Pannambungan yang tidak memiliki TPS seperti kontainer ataupun gerobak sehingga masyarakat hanya membuang sampah mereka di kanal dan di samping rumah mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya penyediaan kontainer dan gerobak yang dapat mengangkut sampah dari rumah-rumah penduduk ke kontainer. Untuk itu perlu adanya analisis untuk menegetahui kebutuhan akan prasarana persampahan di Kecamatan Mariso.
Jumlah timbunan sampah setiap hari untuk tiap KK, yaitu 2,9 liter/hari Sedangkan jumlah kebutuhan sarana persampahan untuk tong sampah yaitu 40 liter untuk setiap tong sampah sedangkan untuk standar 1 gerobak yaitu 1 m3 atau 1000 liter untuk 200 kk sedangkan untuk standar container yaitu 6 sampai 8 m3 atau 6000 hingga 8000 liter timbunan sampah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6
Analisis prasarana persampahan perumahan
Tahun 2021
No | Kelurahan | Jml pdd | Jumlah Timbunan sampah | Kebutuhan sarana persampahan | |
Kontainer | Gerobak | ||||
1 2 3 4 | Bontorannu Mattoanging Lette Pannambungan | 6425 4412 9830 12515 | 18634 12794 28507 36293 | 3 2 4 5 | 7 5 10 13 |
Jumlah | 33182 | 96228 | 14 | 35 | |
Sumber : Hasil Analisis 2012
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kawasan tanjung Bunga adalah salah satu kawasan yang secara geografis terletak pada 119o3’17” Bujur Timur dan 50o8’19 Lintang Selatan. Sedangkan secara adminstrasi kawasan ini merupakan bagian dari Kota Makassar terdiri dari Kecamatan Tamalate yaitu pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, serta Kelurahan Barombong. Kecamatan Mariso yaitu pada Kelurahan Mattoangin, Lette, Panambungan dan Bontomarannu serta Kabupaten Gowa di Kecamatan Palangga, dengan luas kawasan 1000 Ha.
Dengan melihat uraian yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara umum kondisi fasilitas pada lokasi studi (Kelurahan Panambungan, Lette, Mattoanging, dan Bonto Rannu) sudah memadai bagi semua penduduknya sehingga tidak perlu lagi dilakukan penambahan fasilitas. Adapun yang masih perlu dibenahi yaitu prasarana/jaringan pada wilayah ini berupa jaringan air bersih, prasarana drainase, prasarana jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan yang lebih penting adalah pada prasarana persampahannya.s
2. Dari aspek non fisik, mayoritas penduduk pada lokasi studi merupakan penduduk asli bugis makassar dengan agama islam yang menjadi agama dominan diwilayah ini. Adapun tingkat keamanan yang ada pada wilayah ini, yaitu masih kurang aman pada wilayah permukiman kumuhnya.
3. Sistem sanitasi pada lokasi studi dapat ditinjau dari prasarana persampahannya. Dan dari hasil survey, kondisi sanitasi yang ada pada lokasi studi belum baik karena masih banyak ditemukan sampah yang berserakan dimana-mana.
B. Saran
Pemerintah dan warga setempat harus bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungannya agar sanitasi lingkungan permukiman menjadi lebih baik sehingga tercipta kawasan permukiman yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Pengunjung Yang Baik Selalu Meninggalkan Komentar
